Politik

Kecerdasan Presiden Joko Widodo

Ditulis oleh BCC

Ketika Jokowi terpilih jadi presiden, teman saya yang juga ring satu presiden bilang ke saya bahwa Jokowi menolak semua agenda yang baru. Dia hanya akan bekerja dengan agenda yang sudah direncanakan dengan baik di era SBY. Mengapa? begitu luasnya perencanaan yang sudah dibuat oleh SBY selama 10 tahun berkuasa. Anggaran untuk studi sangat besar. Contoh kehebatan pembangunan yang terjadi sekarang seperti kawasan industri di Sulawesi, Situbundo, Banten, Kuala Tanjung dan Jawa Barat. Kereta cepat Jakarta-Bandung, Kereta double track Jakarta-Surabaya, jalan tol, pelabuhan, bandara, tol laut, swasembada pangan, kejayaan di laut, bukanlah datang begitu saja di era Jokowi tapi itu telah dipersiapkan dengan matang oleh SBY lewat studi Program MP3I (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Program ini berupa Pengembangan Potensi Daerah melalui 6 Koridor Ekonomi. Program ini merupakan fokus pemerintah dalam pembangunan Indonesia ke depan. Jokowi mengemas semua program yang telah disusun SBY itu dalam agenda Nawacita. Mengapa disebut nawacita? Itu hanya bahasa politik untuk lebih mudah mensosialisasikan kepada rakyat atas program yang sudah dibuat di era SBY. Dengan MP3I itu ditargetkan Indonesia akan menjadi 12 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2025. Tapi tahun 2017, Indonesia sudah masuk 5 kekuatan ekonomi dunia. Artinya Jokowi berhasil mempercepat program MP3I dari yang direcanakan, lewat kerja keras dan langkah berani secara politik untuk mendobrak status quo. Yang mangkrak diselesaikan. Memaksa semua orang agar fokus kepada kerja, bukan wacana. Karena semua rencana dan wacana telah di lakukan SBY selama 10 tahun berkuasa. Itu sudah cukup.

Andaikan Jokowi harus membuat rencana lagi seperti era SBY, saya rasa tidak mungkin dia bisa menyelesaikan kerja besar yang terbukti fenemonal. Mengapa? Karena ketika dia berkuasa anggaran fiskal hanya 8% untuk ekspansi. Kalau ini dipakai untuk biaya perencanaan dan studi maka lima tahun dia tidak akan membangun apa pun. Kalau dia bergantung kepada kekuatan APBN maka semua rencana hebat dan mimpi di era SBY tidak akan mungkin bisa dilaksanakan. Karena warisan SBY, APBN defisit. Tapi dengan kecerdasan dan kreativitas pengusaha, dia tampil bagaikan pemain “hedge fund” membuat program yang memungkinkan “created something of nothing”. Dengan elegan dia menjalin sinergi dengan asing tanpa keluar dari bingkai nasionalisme , tanpa melanggar UUD dan UU. Semakin disudutkan DPR semakin membuat DPR tercengang bahwa Jokowi memang takdir Tuhan untuk indonesia hebat.

Ketika jadi Gubernur DKI, Jokowi tidak mengubah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi DKI Jakarta 2030. Jokowi tidak mewacanakan membatalkan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) pembangunan pantai utara Jakarta. Tidak membatalkan MRT,LRT. Tapi justru mempercepat rencana itu jadi kenyataan. Melanjutkan program e-government DKI yang tertunda. Mengapa? kalau Jokowi mengubahnya maka itu akan menimbulkan biaya lagi seperti; biaya studi, biaya perjalanan dinas studi banding, biaya rapat DPRD, dan segala macam biaya tetek bengek. Sementara pembangunan hanya menghasilkan wacana tanpa kerja nyata. Dilanjutkan dengan Ahok , juga sama. Tidak mengubah yang sudah direncanakan. Tapi justru mempercepat realisasi dengan jaminan akurasi tinggi.

Pangab Gatot berkata dalam salah satu acara, “Kalau Jokowi membangun jalan tol, apakah ada jaminan kalau dia tidak lagi terpilih pembangunan jalan tol akan terus berlanjut?” Gatot bicara sepeti ini sebagai satire kepada pihak politisi atau pihak yang berambisi jadi penguasa negeri ini yang berjuang untuk melakukan perubahan. Tentu perubahan agenda, akan mengakibatkan ongkos studi lagi dan rencana lagi. Itu hanya karena syahwat politik dan hasilnya hanya akan jadi wacana dengan beban negara lagi. Lantas kapan kerjanya? Itulah yang kini kita lihat kepada pemimpin baru Jakarta, yang ingin mengubah segala-galanya dengan anggaran studi yang besar untuk mudah dibancaki dan hasilnya dalam lima tahun hanya lembaran kertas studi. Tak lebih. Saya yakin selagi JKW berkuasa APBD itu akan direvisi. Karena Jokowi enggak butuh kepala daerah tukang ngoceh.

oleh: ERIZELI JELY BANDARO

Berikan komentar