Politik

Komisi II DPR: Penambahan Dapil Pemilu Dikaji Terlebih Dahulu

Ditulis oleh BCC

Komisi II Kaji Penambahan Dapil Pemilu. Foto: Dok. DPR

Jakarta: Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri menyepakati untuk mengkaji terlebih dahulu terkait penataan daerah pemilihan (dapil). Apakah nantinya akan tetap atau berubah ketika pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota dalam Pemilu 2019.

“Kami meminta kembali untuk diteliti dulu tentang draf penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi Anggota DPRD kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019, karena ada usulan yang sudah disampaikan, ternyata belum mendapat konfirmasi,” kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 28 Februari 2018.

Zainudin mengungkapkan, dari hasil penyampaian dapil dari KPU, data banyak yang berkesinambungan seperti pada Pemilu 2014. Padahal selama lima tahun belakang terdapat perubahan jumlah penduduk termasuk adanya Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Data dapil ada yang sama dengan 2014, tapi ada juga karena perkembangan jumlah penduduk berubah, seperti otonomi baru, kita bisa melakukan pengecekan kriteria dan mencocokkan dengan UU,” imbuh politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya Ketua KPU Arief Budiman memaparkan soal data dapil. Pada 2014 tercatat 2012 dapil, sementara pada 2019 melonjak sekitar 2159 dari 508 kabupaten/kota. Usulan KPU tersebut berdasarkan diskusi antara stakeholder, parpol dan pemda yang menyarankan penambahan dapil sebanyak 85 daerah.

Sementara itu, penataan dapil juga akan dilakukan di 17 DOB, dimana tentu ada peningkatan daerah kabupaten/kota yang juga mempengaruhi jumlah pemilih dalam Pemilu 2019.  “Jadi dapil yang ditambah itu, khusus untuk DPRD kabupaten/kota saja karena dipengaruhi banyak faktor salah satunya adalah pemekaran wilayah, dan hal itu mempertimbangkan 7 prinsip yang diatur dalam UU Pemilu,” jelasnya.

 

(ROS)

Berikan komentar