Politik

Pemerintah Diminta Tindak Tegas Travel Umrah Nakal

Ditulis oleh BCC

Jakarta: Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher meminta pemerintah menindak tegas perusahaan travel umrah yang menipu calon jemaah. Skema standar biaya pun perlu dievaluasi. 

“DPR mendorong pemerintah agar melakukan penertiban terhadap travel-travel yang bermasalah, kemudian melakukan standar pelayanan,” kata Ali di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018. 

Selama ini, kata dia, pengawasan terhadap travel umrah masih sangat lemah. Ia menuding Kementrian Agama membiarkannya sehingga banyak travel umrah bermasalah dan memberikan harga rendah kepada jemaah. 

Politikus PAN itu menilai perlu ada standar harga perjalanan ibadah baik umrah maupun haji dari masing-masing kota. Jemaaah perlu mendapat kejelasan meliputi pelayanan tiket pulang pergi, akomodasi, konsumsi, visa dan passport. 

“Selama ini terus terang saja pengawasan kita, Kemenag belum terlalu baik untuk travel-travel itu. Jangan sampai kejadian travel umrah ini berulang-ulang, ternyata tidak ditangani maksimal oleh jajaran Kementerian Agama,” ungkapnya. 

Ali meminta negara hadir untuk melanyani masyarakat yang hendak beribadah. Solusi perlu dilakukan agar jemaah yang telah mengeluarkan biaya dan berada dalam daftar tunggu segera berangkat. 

“Kemarin kita terima kasus first travel itu, ketika bicara soal penegakan hukum ranahnya kan penegak hukum, DPR mendorong suapaya pasal hukum selesai, solusi selesai,” tandasnya. 

(AZF)

Berikan komentar