Lain-lain

Warga Tolak Sarana Wisata Privat di Taman Nasional Komodo, Menteri LHK Bentuk Tim Investigasi

JAKARTA, Berita.cc – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan segera membentuk tim untuk menginvestigasi laporan tentang pembangunan sarana wisata privat di area Taman Nasional Komodo (TNK), Kabupaten Manggarai Barat, Flores.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan hal itu saat menerima perwakilan warga Manggarai di kantornya di Jakarta, Jumat (10/8/2018) lalu.

Demikian menurut keterangan dari perwakilan warga Manggarai itu yang diterima Berita.cc, Minggu. “Kami membentuk tim dalam waktu dekat,” kata Siti sebagaimana dikutip keterangan tersebut.

Tim itu, kata dia, merupakan gabungan dari Kementerian LHK dan perwakilan dari masyarakat sipil. Masih berdasarkan keterangan tersebut, tim itu akan menyelidiki izin dua perusahan yang mendapat konsensi di wilayah TNK, yaitu PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE).

Baca juga: Atasi Kebakaran, Saatnya Taman Nasional Komodo Punya Helikopter Khusus

Tim juga akan mengevaluasi kinerja Balai Taman Nasional Komodo (BTNK). Siti menyatakan, pemerintah ingin memastikan agar kesejahteraan warga lokal yang menjadi tujuan dari keberadaan Taman Nasional Komodo bisa tercapai.

“Pendekatan konservasi memang seharusnya bisa menyejahterakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, kita akan evaluasi semuanya, termasuk kinerja tim kami sendiri,” kata Siti dalam pernyataan tersebut.

Perwakilan warga dalam pertemuan itu merupakan para aktivis yang datang Labuan Bajo, Manggara Barat dan sejumlah warga asal Manggarai di Jakarta. Mereka antara lain pemerhati lingkungan hidup Pastor Peter C Aman OFM, Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun, Wakil Direktur Pemberitaan Media Indonesia Gaudensius Suhardi, Ketua Tim Pengkaji UU DPR RI Inosentius Samsul, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Peru Berty Fernandez.

Dalam pertemuan itu, warga menyatakan kekecewaan dan kecaman terhadap pihak Kementerian LHK terkait pemberian izin di TNK kepada PT Segara Komodo Lestari dan PT Komodo Wildlife Ecotourism, yang terbit tahun 2015. Dua perusahaan itu diberi izin untuk membangun fasilitas pariwisata yang bersifat privat di dalam area taman nasional tersebut.

PT Segara Komodo Lestari (SKL) mendapat izin pembangunan di atas lahan seluas 22,1 ha di Pulau Rinca dan dan PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) mendapat izin pembangunan di atas lahan seluas 426,07 ha di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Saat ini, PT SKL yang sudah mulai beraktivitas, tetapi terhenti setelah warga di Manggarai Barat menggelar aksi unjuk rasa pada 6 Agustus ini.

“Bagi kami, dengan memberi izin investasi, Kementerian LHK telah mendukung proses kepunahan komodo,” kata Rafael Todowela, perwakilan Formapp Mabar yang datang dari Labuan Bajo.

“Kami datang ke sini, hanya untuk meminta Kementerian LHK mencabut izin itu. Tidak ada tawar-tawar lagi,” katanya.

Gregorius Afioma, Direktur Sunspirit for Justince and Peace menyatakan, “Kami datang tidak lagi dalam rangka negosiasi, tetapi hanya untk menuntut pihak kementerian mencabut izin.”

“Warga setempat telah sekian lama mengalami pembatasan-pembatasan sejak penetapan taman nasional. Sistem zonasi, di mana masyarakat dilarang untuk beraktivitas secara bebas, sudah lama mengorbankan hak masyarakat. Mengapa pemerintah melarang masyarakat, tetapi memberi ruang yang luas bagi investor,” lanjut Gregorius.

Pastor Peter Aman mengatakan, kebijakan pembangunan di Pulau Rinca dan Padar menunjukkan ketidakonsistenan pemerintah antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang dibuat. “Hal ini membuat masyarakat kehilangan alasan untuk percaya pada pemerintah,” kata dia.

“Sangatlah tidak logis, bahwa di satu sisi, yang mau diupayakan adalah konservasi, tetapi mau merusak wilayah konservasi itu,” kata Peter Aman.

Berikan komentar